Larangan Bermain Judi dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303

agen bola – Fenomena permainan judi di Indonesia memang sangat menarik untuk dibahas. Ya, pasalnya permainan ini masih tetap dimainkan oleh pemerintah meskipun sudah ada aturan yang menetapkan mengenai larangan bermain judi baik itu aturan negara maupun agama. Hal ini dikarenakan mindset orang-orang Indonesia masih beranggapan bahwa judi merupakan salah satu bisnis yang bisa memberikan keuntungan yang besar secara instan.

Tetapi sebenarnya jikalau dipikir secara logis antara kemenangan dan kekalahan yang bisa Anda peroleh memiliki perbandingan yang sama yaitu 1:1. Meskipun Anda sudah dibilang ahli dan berpengalaman memainkannya, tetap saja untuk bisa memenangkan permainan ini sangat tergantung kepada keberuntungan. Artinya, jika hari ini Anda bisa memperoleh kemenangan, belum tentu di hari esok Anda bisa mendapatkan kemenangan yang sama.

Perlu Anda ketahui bahwa sebelum adanya aturan mengenai larangan bermain judi ini pada masa pemerintahan Ali Sadikin yang pada saat itu menjabat sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta, permainan taruhan pernah dilegalkan. Pelegalan permainan taruhan tersebut merupakan salah satu upaya pembangunan yang dilakukan oleh Ali Sadikin untuk mengembangkan wilayah Jakarta. Namun pada tahun 1965, Presiden Soekarno saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa permainan judi ini merupakan suatu permainan yang akan merusak moral para generasi bangsa.

Kemudian pemerintah Indonesia mulai menetapkan sebuah peraturan mengenai larangan bermain judi yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 yang menjadi sebuah dasar peraturan pelarangan judi. Oleh karena itu, yuk kita bahas dalam ulasan kali ini sampai tuntas!

Pasal 303 Mengenai Larangan Bermain Judi

Aturan mengenai larangan bermain judi dalam pasal 303 ini menyatakan bahwa siapapun yang secara sengaja memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memainkan agen bola permainan ini maka akan diancam hukuman penjara selama 10 tahun dan harus membayar denda sebesar 25 juta rupiah.

Nah perlu Anda ketahui bahwa pasal 303 di atas telah mengalami perkembangan dan perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang penertiban perjudian yaitu UU No. 7 Tahun 1974. Peraturan perundang-undangan ini telah disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 November 1974. Undang-undang ini terdiri dari beberapa pasal, berikut ini penjelasannya!

UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 1

Larangan bermain judi yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 ini mengungkapkan bahwa seluruh tindak pidana yang mengandung unsur perjudian termasuk ke dalam bentuk kejahatan. Oleh karena itu, hukuman yang harus diterima oleh para pelaku judi ini pun terbilang cukup berat.

UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 2

Di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 ini menyatakan adanya perubahan hukuman ancaman pada pasal 303 yang tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Pada awalnya pasal 303 ini aturan hukuman pidana bagi yang melanggar peraturan mengenai larangan bermain judi akan dikurung penjara selama 2 tahun 8 bulan menjadi hukuman kurungan penjara selama 10 tahun. Sementara itu untuk denda yang harus dibayar pada awalnya yaitu sebesar 90 ribu rupiah menjadi 25 juta rupiah.

Nah jika dilihat dari perubahan hukuman pidana ini tentunya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bisa memberikan efek jera bagi para pelaku yang tetap membandel dalam memainkan permainan taruhan yang satu ini. Dengan begitu jika masyarakat mengetahui aturan mengenai larangan bermain judi ini, mereka harus mempertimbangkannya berkali-kali dikarenakan hukuman yang akan diterima cukup berat.

Untuk pasal 2 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1974 pun menyatakan perubahan dari pasal 542 Undang-Undang Hukum Pidana. Sama halnya dengan pasal 303 KUHP, di dalam pasal 542 ini pun ada perubahan hukuman pidana yang harus diterima lebih berat dan perubahan sebutan pasal 542 yang menjadi pasal 303 bis.

UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 3

Di dalam pasal 3 terkait dengan larangan bermain judi ini menyatakan bahwa pemerintah akan mengatur berbagai penertiban perjudian ini sesuai dengan undang-undang yang dimaksud yaitu UU No. 7 Tahun 1974 yang telah disahkan oleh pemerintah pada 28 Maret 1981.

Itulah penjelasan mengenai UU No. 7 tahun 1974 yang menjelaskan tentang penertiban perjudian. Namun kini aturan dari perundang-undangan yang satu ini tidak bisa digunakan secara menyeluruh sebab perkembangan permainan judi yang semakin canggih, dimana para pelaku bisa mengakses seluruh permainan judi hanya dengan menggunakan sebuah perangkat saja dengan koneksi jaringan internet. Artinya, mereka bisa melakukannya secara online tanpa harus ribet-ribet untuk menemui para pemain lain di arena permainan.

Hal ini tentunya merupakan problem tersendiri bagi pemerintah untuk bisa menumpas segala bentuk perjudian di tanah air. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan dunia internet yang semakin pesat, pemerintah mengeluarkan suatu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dikeluarkan pada tahun 2008. UU ITE ini pun mengatur tentang larangan bermain judi online yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Adapun untuk undang-undangnya sendiri telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan ancaman pelanggarannya diatur dalam pasal 45 ayat (2) yaitu hukum pidana selama 6 tahun dengan denda yang harus dibayar yaitu 1 miliar.

Demikianlah ulasan mengenai larangan bermain judi dalam Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303. Semoga bermanfaat ya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *